Keterlambatan Dana Transfer Operasional MBG, Begini Penjelasan Ketua Satgas Sampang
Sampang, Seputarhukumindonesia.com, —
Evaluasi terhadap kinerja Satgas Percepatan Madrasah Bergizi Gratis (MBG) terus menjadi perhatian publik, terutama setelah ditemukannya sejumlah kendala operasional serta keterlambatan pencairan dana transfer yang berdampak pada berjalannya dapur gizi di sejumlah kecamatan.
Ketua Satgas Sampang sekaligus Wakil bupati Sampang, Gus Achmad Mahfudz menyampaikan bahwa struktur sistem pemerintahan terkait MBG sebenarnya telah berjalan lebih mantap.
“ Wakil sekretaris dan wakil ketuanya memiliki tugas berbeda, sedangkan wakil sekretaris bertugas melakukan koordinasi dan pengawasan,” ujarnya. Rabu,(3/12/2025).
Menurutnya, pelaksanaan MBG di Kabupaten Sampang kini mengalami peningkatan signifikan.
“ Dulunya saya bertugas sebagai percepatan MBG di Kode Sampang. Saat ini keberadaan dan jumlah dapur gizi sudah cukup baik dan bahkan lebih dari jumlah kebutuhan,” jelasnya.
Berdasarkan data persentase, capaian MBG sudah mencapai kisaran 70 persen dari target pemenuhan.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa Satgas MBG awalnya dibentuk untuk mempercepat penyelenggaraan program sebelum adanya koordinasi wilayah (korwil).
“ Sebelum Satgas, penggerak utama MBG adalah Kodim. Hampir seluruh kecamatan dimotori oleh personel TNI dalam mencari mitra MBG,” ungkapnya. Setelah target 30 dapur tercapai, barulah struktur korwil diperkenalkan.
Ia juga menyinggung kasus viral terkait salah satu penerima yang dianggap tidak tepat sasaran.
“ Kasus itu memang terjadi, namun bukan berarti program tidak berjalan. Ada juga lokasi lain yang sempat mandek seperti di Sokobanah akibat keterlambatan dana transfer dari BGN,” terangnya.
Pihaknya menegaskan bahwa penyebabnya bukan hanya satu faktor melainkan sistem yang belum stabil secara nasional.
Satgas menilai bahwa ketidakteraturan pencairan dana menjadi tantangan terbesar.
“ Terkadang sistem dana transfer bermasalah dan itu di luar kendali daerah maupun korwil. Kami bekerja sambil evaluasi karena sistemnya belum sepenuhnya stabil,” katanya. Ia menambahkan, setiap dapur menjalani evaluasi berkala untuk mencegah terulangnya hambatan.
Terkait target, MBG di Kabupaten Sampang awalnya ditetapkan sebanyak 94 dapur, namun kemudian berkembang mengikuti evaluasi teknis.
“ Dengan asumsi awal 3.000 porsi per dapur, namun setelah evaluasi target jumlah manfaat berubah sehingga bisa mencapai lebih dari 100 dapur,” jelasnya.
Hal itu terjadi karena sistem portal pencatatan titik koordinat membuka peluang percepatan penambahan titik pelayanan.
Selain persoalan jumlah, formula konsumsi juga turut dievaluasi. “Kasus awal makanan yang basi terjadi karena kuota terlalu besar. Maka ditetapkan batas maksimal Rp 2.500 hingga Rp 3.000 per dapur dengan syarat tertentu agar kualitas makanan tetap terjaga,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa penyesuaian ini menjadi langkah strategis untuk menjaga kualitas gizi sekaligus stabilitas keberlanjutan program.lp
Satgas berharap pemerintah pusat dapat memastikan regulasi transfer dana lebih stabil agar tak mengganggu operasional dapur. “Kami di daerah siap bekerja dan mengawasi. Yang terpenting sistem pendanaan tidak terlambat supaya kebutuhan gizi anak-anak tetap terpenuhi tepat waktu,” pungkasnya.