*SURABAYA, Seputar Hukum http://Indonesia.com -* Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) semestinya diimbangi dengan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan. Namun, kenyataan di lapangan justru berbanding terbalik. Warga masih kerap menemui prosedur birokrasi yang rumit, serta dugaan praktik pungutan liar (pungli) terorganisir di kantor Samsat.
Keluhan ini salah satunya dirasakan oleh Ww, seorang wajib pajak yang mengurus perpanjangan pajak 5 tahunan di Samsat Surabaya Timur pada Jumat (6/11/2026). Ww menyayangkan alur pelayanan yang dinilai sangat melelahkan dan berbelit-belit bagi masyarakat yang berniat baik menunaikan kewajiban perpajakannya.
“Kita ini membayar pajak, mas, bukan mengambil uang bansos. Kenapa harus dipersulit?” keluh Ww di lokasi layanan.
Ia merinci alur pelayanan yang harus dilalui wajib pajak terasa sangat panjang dan melelahkan karena harus antre berlapis di setiap loket. Mulai dari antrean cek fisik selesai, antrean penyerahan berkas ke loket cek fisik, antrean menunggu panggilan hasil cek fisik, hingga antrean berikutnya di loket formulir.

*Perlakuan Diskriminatif dan Dugaan “Paket Calo”*
Ironisnya, prosedur yang rumit dan berlapis ini seolah sengaja diciptakan untuk meminggirkan warga yang datang sendiri. Khususnya bagi wajib pajak yang mengurus pembayaran pajak 5 tahunan kendaraan bukan atas nama sendiri, oknum petugas di lapangan kerap bersikap diskriminatif dan serta-merta mencurigai warga sebagai calo.
Sebaliknya, praktik percaloan atau biro jasa justru diduga diarahkan pada sistem “paket” dengan tarif yang tidak masuk akal. Berdasarkan informasi yang dihimpun, tarif paket pengurusan ganti STNK roda dua (R2) dipatok sebesar Rp350.000 jika dokumen lengkap. Jika persyaratan tidak lengkap, seperti tanpa KTP pemilik asli, tarif melonjak menjadi Rp650.000.
Sementara untuk kendaraan roda empat (R4), paket ganti STNK lengkap dibandrol Rp650.000, dan melonjak hingga Rp850.000 jika KTP tidak ada. Praktik lancung ini diduga kuat dibekingi dan terorganisir oleh oknum Pamin Surabaya Selatan. Lebih parahnya lagi, ketika awak media berupaya melakukan konfirmasi atas temuan tersebut, oknum terkait justru memilih memblokir nomor WhatsApp jurnalis.
*Program “Polantas Menyapa” Dinilai Hanya Ilusi*
Masyarakat sebelumnya menaruh harapan besar pada program Polda Jatim melalui “Polantas Menyapa” agar pelayanan publik di kepolisian, khususnya Samsat, bisa benar-benar cepat, mudah, dan transparan tanpa harus antre berbelit-belit.
Namun, di Samsat Surabaya Timur, program tersebut dinilai masyarakat sekadar slogan belaka alias ilusi. Di tengah maraknya pemberitaan viral di media sosial terkait dugaan penipuan dan pungli di wilayah hukum Samsat Surabaya Timur, jajaran pimpinan mulai dari Baur STNK hingga Pamin seolah tutup mata dan bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa.
Melihat kondisi ini, masyarakat mendesak agar pihak Inspektorat Pengawasan Daerah (Irwasda) Polda Jatim serta Divisi Propam segera turun tangan melakukan sidak dan tindakan tegas. Aparat pengawas internal diminta tidak tinggal diam dan segera membenahi sistem birokrasi di Samsat Surabaya Timur demi memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
*[Tim Redaksi – Seputar Hukum http://Indonesia.id ]*
