Bangkalan Seputar hukum indonesia.id– Sekretaris Jenderal BASSRA, Drs. KH. Syafi’i Rofii, akhirnya angkat bicara dan membantah keras isu yang menyebut BASSRA menolak MoU industrialisasi di Madura.
Ia menyebut narasi penolakan itu fitnah dan upaya memecah belah ulama dengan rakyat.
“Sejak 1990 BASSRA berdiri, kami tidak pernah frontal menolak pemerintah. Kiai itu memberi rambu-rambu, bukan menolak kemajuan. Jangan balikkan fakta,” tegas KH. Syafi’i dalam pernyataannya.
Isu ini mencuat setelah pertemuan tertutup para kiai di kediaman KH. Sufyan, Sumenep, pada 16 Agustus lalu. Agenda utamanya: membahas kondisi terkini termasuk MoU Indonesia-Cina, dan peletakan batu pertama musala.
Menurut KH. Syafi’i, semua pandangan yang muncul dalam forum itu murni diskusi internal. Tidak ada keputusan resmi BASSRA untuk menolak.
“Ketua Umum BASSRA, KH. Muhammad Rafi’i Baidawi, sudah menegaskan: rapat itu internal. Tidak untuk dipublikasi, tidak untuk direkam. Tapi ada yang membocorkan sepotong-sepotong lalu digoreng seolah BASSRA anti pembangunan,” katanya.
Ia menilai, tuduhan BASSRA anti ekonomi rakyat adalah kejam dan menyesatkan.
“Kiai justru paling depan mendukung ekonomi umat tumbuh. Tapi harus dengan cara yang berkeadilan, tidak menggusur, tidak menzalimi rakyat,” ujarnya.
Untuk meluruskan, BASSRA akan menggelar forum besar yang mengundang intelektual, dosen, tokoh masyarakat, dan semua elemen Madura.
“Kesimpulannya satu: BASSRA TIDAK MENOLAK. Titik. Jangan adu domba kiai dengan pemerintah dan rakyat,” tutupnya.
Jurnalis isw89
